Risma: Sistem Elektronik Bisa Menghemat Hingga Rp 30 Miliar

Sejak diberlakukan sistem elektonik di daerah Surabaya, Tri Rismaharini mengklaim anggaran dana bisa hemat hingga Rp 30 Miliar.

"Untuk biaya tulis kantor saja mampu dihemat sebesar 26 miliar, sementara di agian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) hemat sampai 4 miliar. Kuitansi dan kertas kini sudah tidak digunakan lagi. Dana itulah yang digunakan untuk membangun taman kota, dan fasilitas umum lainnya," kata Risma di Bengkulu dalam Korsup KPK, Rabu (21/9/2016)

Pemerintahan yang menjalankan sistem elektronik, lanjut Risma, dapat mencegah tindak korupsi. Ia mencontohkan, di Surabaya pembangunan harus bersinergi dengan e-Musrenbang, jika ada kegiatan proyek pembangunan fisik yang tidak sesuai maka akan bermasalah saat pembayaran (e-payment).

"Sistem elektronik akan menolak pembayaran secara otomatis, kalau ada pekerjaan tak sinergis dengan E-Musrenbang, atau ada pekerjaan yang belum selesai," ucapnya.

Risma mengatakan, sistem elektronik dapat menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Tak ada satu pun pejabat yang dapat mempengaruhi kinerja sistem elektronik yang memang didesain tersebut. Semua sistem bermuara langsung pada ponsel Risma.

"Saya tahu pekerjaan mana yang tidak beres, karena semua terkoneksi dengan ponsel saya," ucap dia.

Dengan efektif, dan efesiennya penggunaan elektronik, Risma mengatakan dirinya dapat melakukan penghematan anggaran. Anggaran tersisa dapat dialihkannya untuk membangun sarana dan prasarana publik lainnya.

Sistem pelayanan masyarakat secara elektronik di Surabaya yang dibangun kata Risma memperhatikan hal detail. Bahkan, menu dan jatah makan ribuan orang miskin yang disediakan pemerintah setempat dapat dikontrol secara terperinci.

"Saya bisa tahu, apa menu makan fakir miskin yang dibagikan setiap hari, saya bisa kontrol pekerjaan yang terhambat, di mana terhambatnya, bahkan berapa volume sampah per menit saya bisa tahu," ungkap Risma.

"Awal sistem ini saya buat tahun 2003 saya sempat diancam bunuh, beruntung saat itu saya masih menjabad Kabag Bina Pembangunan dibackup oleh Kapolres," ungkapnya.

Ketua KPK Saut Situmorang yang hadir dalam acara itu mendukung pemerintah daerah lain untuk menggunakan sistem tersebut karena menyangkut efektif, efesiensi dan mempermudah.

Nama: Melati Permai Lestari
NIM: F1C014017